KTP

Kebijakan nyeleneh dalam birokrasi pemerintahan kita, rasanya enggak ada habisnya. Untuk urusan data kependudukan saja, wacana satu kartu kependudukan yang terintegrasi dalam E-KTP, polemiknya masih belum selesai sampai sekarang.

Ironisnya, para pejabat yang merembug dalam kebijakan tersebut. Antri satu persatu bertamu ke gedung KPK. Bahkan, ketika sebagian sudah mengenakan rompi oranye, mereka tidak pernah lupa untuk tersenyum. Bukti, keramahan orang Indonesia yang tidak perlu diragukan lagi.

Di satu sisi, saya ingin seperti mereka. Ketika ada masalah berat saja masih bisa tersenyum dengan santai dan melambaikan tangan ke arah kamera. Teladan budaya negara kita yang terkenal akan keramah-tamahannya.

Ini bukan persoalan budaya malu, apalagi sampai harus mengundurkan diri atau bunuh diri seperti pejabat-pejabat di negara lain ketika melakukan praktik korupsi. Itu jelas-jelas bukan budaya kita. Budaya kita mengaku didzalimi atau kerasukan setan ketika tersandung kasus hukum.

Terakhir, Kemendagri menyebutkan ada 1.227 lembaga termasuk swasta yang bisa mengakses data penduduk. Tanpa persetujuan rakyatnya, pemerintah secara sepihak memberi akses ke pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan data tersebut. Duh, opo maneh iki.

Orang-orang murka karena kebijakan ini. Katanya, pemerintah kan seharusnya menjadi pihak yang melindungi kerahasiaan data rakyatnya. Kok ini malah jadi makelar.

Sepertinya mereka itu belum paham. Kita ini harus memahami niat mulia pemerintah yang ingin melindungi rakyatnya dari kejahatan. Pemerintah m̶e̶n̶j̶u̶a̶l̶ memberi akses ke swasta itu justru memudahkan segala proses yang berurusan dengan identitas, entah ketika mau mencicil mobil atau urusan lainnya. Ini ya itung-itung pemerintah membantu pihak lain dalam meringankan pekerjaan mereka saja kan. Baik banget kan?

Jadi ya lembaga lain itu enggak perlu capek-capek turun ke lapangan meminta informasi dan persetujuan ke orang-orang. Mungkin pikir pemerintah, kalau bisa memudahkan buat apa mempersulit. Enggak apa-apa kalau rakyat kesulitan mengurus birokrasi data kependudukan di tingkat bawah, ini kan pemerintah sedang mengajarkan rakyatnya untuk bersabar.

Kalau kita menerima SMS yang isinya hadiah atau tawaran-tawaran e̶n̶g̶g̶a̶k̶ ̶j̶e̶l̶a̶s̶ menarik itu karena pemerintah peduli, siapa tahu ada rakyatnya yang butuh uang atau ingin j̶u̶d̶i̶ ̶p̶o̶k̶e̶r̶ berinvestasi.

Makanya ketika Mark Zuckerberg diseret ke Mahkamah Agung-nya Amerika karena dianggap melanggar privasi dan menyalahgunakan data penggunanya, itu ya karena pemerintah Amerika enggak paham aja.

Ditulis dan dipublikasikan oleh Ivan Pamuji di akun Facebook untuk 7 hari menulis Kelas Menulis Mojok #1. | Foto oleh Metro+Dollars(flickr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *